Peraturan Perundang-undangan sebagai Tolok Ukur terhadap Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Studi Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT)

ADIPUTRA, Riyan (2017) Peraturan Perundang-undangan sebagai Tolok Ukur terhadap Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Studi Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (182kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (786kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (165kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (317kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (516kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (599kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (285kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (267kB) | Preview

Abstract

Tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Terhadap persoalan yuridis yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur pengesahan badan hukum perkumpulan dan pertimbangan hukum hakim yang membatalkan keputusan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur dalam menentukan pembatalan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat dalam pengadilan tata usaha negara serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor: 11/G/2016/PTUN.JKT dalam menentukan keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Datayang digunakan adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur dan mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu kedudukan peraturanperundang-undangan sebagai tolok ukur pengesahan badan hukum perkumpulan dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim dari aspek kewenangan, aspek prosedural danaspek substansi. Dalam pertimbangan hukumnya hakim masih mencampur adukkan antara aspek prosedural dan aspek substansi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17339
Uncontrolled Keywords: Peraturan Perundang-Undangan, Tolok Ukur, Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Subjects: A > A52 Administrative law
C > C776 Constitutional law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 13 Nov 2018 02:09
Last Modified: 25 Aug 2020 03:34
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/372

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year