MUSTHOFA, Anis Naufal (2025) Pemberhentian dengan tidak Hormat terhadap Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 Pk/Tun/2022). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Download (79kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)
	PDF (Abstrak) RINGKASAN-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Download (46kB)
	PDF (BabI) BAB I-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (747kB)
	PDF (BabII) BAB II-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (763kB)
	PDF (BabIII) BAB III-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (519kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Download (43kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-ANIS NAUFAL MUSTHOFA-E2B023002-TESIS-2025.pdf Download (270kB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya, termasuk etika dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi, bahkan hingga pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana terjadi pada kasus Notaris Muhammad Irsan yang menjadi sorotan karena adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pemberhentiannya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur dan kriteria pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/TUN/2022, untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/TUN/2022. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan metode yang digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris Muhammad Irsan mengandung cacat prosedural, seperti tidak adanya pemeriksaan langsung oleh Majelis Pengawas Pusat, pemanggilan yang hanya dilakukan sekali, dan keterlambatan keputusan Menteri Hukum yang melampaui batas waktu 30 hari, sehingga bertentangan dengan UUJN yaitu melanggar pelanggaran berat terhadap kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan jabatan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Perbedaan pertimbangan hukum hakim terjadi antara PTUN yang menekankan keadilan prosedural dan membatalkan pemberhentian, dengan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali yang mengutamakan keadilan substantif yang melanggar berupa kewajiban tidak menyerahkan salinan akta PPJB dan larangan menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya sehingga menilai pelanggaran serius terhadap UUJN sebagai dasar sah pemberhentian demi menjaga integritas jabatan dan melindungi masyarakat.

Actions (login required)

View Item