GAYATRI, Damella Chandra (2025) Pertanggungjawaban Administrasi, Perdata Dan Pidana Notaris Dalam Kasus Pembantuan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 20 Pk/Pid/2020). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Download (200kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Download (281kB)
	PDF (BabI) BAB I-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2026. Download (407kB)
	PDF (BabII) BAB II-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2026. Download (408kB)
	PDF (BabIII) BAB III-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2026. Download (287kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	PDF (BabV) BAB V-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Download (212kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DAMELLA CHANDRA GAYATRI-E2B023011-TESIS-2025.pdf Download (242kB)

Abstract

Akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris memainkan peran penting dalam transaksi properti di Indonesia. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta kuasa menjual, termasuk memberikan penyuluhan hukum dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Implikasi hukum juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh tidak hanya membahas aspek hukum perdata dan kenotariatan, tetapi juga melibatkan perspektif hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana seseorang yang membantu tindak pidana penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah perdata Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis dan megkaji yang pertama pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana dalam putusan nomor 196/PID.B/2019/PN. DPS, putusan nomor 27/Pid/2019/PT. DPS dan putusan nomor 20/PK/Pid/2020 dan yang kedua pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana notaris dalam putusan nomor 20/PK/Pid/2020. Metode penelitian menggunakkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normative kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 menegaskan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta kuasa menjual merupakan ranah administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga penyelesaiannya tidak melalui jalur pidana, selaras dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020, meskipun Mahkamah Agung menilai kesalahan notaris merupakan kelalaian administratif, peneliti berpendapat bahwa notaris tetap harus bertanggung jawab secara perdata, administratif, dan pidana atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dan perbuatan melawan hukum, demi menegakkan keadilan, menjaga integritas profesi, serta memberikan ganti rugi kepada korban sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris.

Actions (login required)

View Item