FARID, Maulana (2016) Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Mata Penegak Hukum (Kajian Sosiologis Tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Polsek Wilayah Purwokerto). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
|
PDF (Cover)
1 Cover FARID MAULANA - 2016.pdf Download (1MB) |
|
|
PDF (Legalitas)
2 Legalitas FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
PDF (Abstrak)
3 Abstrak FARID MAULANA - 2016.pdf Download (916kB) |
|
|
PDF (BabI)
4 Bab I FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 22 September 2026. Download (954kB) |
|
|
PDF (BabII)
5 Bab II FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 22 September 2026. Download (965kB) |
|
|
PDF (BabIII)
6 Bab III FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 22 September 2026. Download (930kB) |
|
|
PDF (BabIV)
7 Bab IV FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
PDF (BabV)
8 Bab V FARID MAULANA - 2016.pdf Download (920kB) |
|
|
PDF (DaftarPustaka)
9 Daftar Pustaka FARID MAULANA - 2016.pdf Download (932kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
10 Lampiran FARID MAULANA - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Peran penegak hukum khususnya polisi sangat penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Polisi menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan ABH serta menjadi pihak terdepan dalam penanganan ABH. Hal ini yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan penanganan penyidik Polsek Wilayah Purwokerto terhadap ABH serta pemahaman peraturan perundangundangannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian adalah penyidik Polsek Wilayah Purwokerto yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Polsek Wilayah Purwokerto mempunyai persepsi bahwa ABH harus dilindungi melihat sebab dan faktor sang anak berperilaku menyimpang. Penyidik selalu mengupayakan mekanisme Restorative Justice dengan cara diversi, selain itu penyidik selalu menghubungi pihak terkait saat proses penyidikan ABH seperti BAPAS dan PPTPKBGA. Namun, beberapa penyidik belum memahami betul Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 yang secara rinci menjabarkan pedoman dalam penanganan ABH. Selain itu kendala dalam upaya diversi sang anak dikarenakan pihak korban yang tidak bisa menerima tindakan sang anak dan tetap memprosesnya ke jalur hukum, atau tak ada kesepakatan dalam Restorative Justice pada saat diversi di Kepolisian. Pemerintah beserta jajarannya perlu menggiatkan sosialisasi UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian agar dapat berjalan optimal, serta perlindungan terhadap ABH bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sudah seharusnya Restorative Justice dan diversi diberlakukan pada ABH, tentunya dengan klasifikasi tertentu
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | F16146 |
| Uncontrolled Keywords: | Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penegak Hukum, Restorative Justice |
| Subjects: | J > J102 Juvenile courts |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Sosiologi |
| Depositing User: | Mrs Lati Larasati UPA Perpustakaan Unsoed |
| Date Deposited: | 22 Sep 2025 02:12 |
| Last Modified: | 22 Sep 2025 02:12 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/37449 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
