REZA, Prasetio Ady (2016) Konflik Politik antara Gerakan Masyarakat Panembahan Situmpur dengan Pemilik Lahan di Petilasan Situmpoa Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 Cover REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) 2 Legalitas REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 Abstrak REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Download (886kB)
	PDF (BabI) 4 Bab I REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) 5 Bab II REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 Bab III REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) 7 Bab IV REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 Bab V REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 Daftar Pustaka REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) 10 Lampiran Pustaka REZA PRASETIO ADY F1D011024 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Konflik yang bersumber pada sengketa tanah Petilasan Situmpoa melibatkan beberapa kalangan dan kepentingan. Petilasan Situmpoa merupakan bangunan budaya yang keberadaannya penting di masyarakat, namun semakin terancam dengan perkembangan kota Purwokerto. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses konflik politik, konsensus politik dan faktor-faktor yang menjadi sumber konflik. Metode penelitian menggunakan kualitatif studi kasus, dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dan snowball sampling. Data penelitian diperoleh dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman serta teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian ini yaitu dinamika terjadinya konflik dan konsensus yang ada di Petilasan Situmpoa. Konflik melibatkan antara pengusaha dengan Gempur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Konflik terjadi karena adanya gugatan dari pengusaha untuk membongkar Petilasan Situmpoa. Perlawanan dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk Gerakan Masyarakat Panembahan Situmpur (Gempur) dan aksi-aksi penolakan. Pemerintah melalui Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas dalam menangani konflik dan konsensus berperan sebagai mediator. Faktor penyebab terjadinya konflik bersumber dari tiga pihak yaitu pengusaha, Gempur dan pemerintah, yang memiliki kepentingan dalam konflik dan konsensus. Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki kebijakan peraturan dalam upaya melindungi benda budaya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Konsensus yang dihasilkan oleh pengusaha dan Gempur merupakan hasil mediasi Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas. Hasil konsensus berupa pemindahan petilasan dan kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada Gempur yaitu biaya pemindahan ke lokasi yang baru. Konsensus disepakati oleh pengusaha dan Gempur berupa surat perjanjian. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan memiliki kebijakan berupa peraturan daerah dalam upaya melindungi benda budaya. Masyarakat Gempur perlu melakukan inventarisir benda budaya. Pengusaha diharapkan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi konflik dalam melaksanakan pembangunan.

Actions (login required)

View Item