WIDHIARTO, Etjung (2014) Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Download (763kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Download (845kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2026. Download (890kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Restricted to Repository staff only until 28 October 2026. Download (978kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Download (781kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA ETJUNG WIDHIARTO-P2FB12012.pdf Download (922kB)

Abstract

Kesehatan merupakan indikator universal pembentuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermartabat. Faktanya, keterbatasan pemerintah pusat menyebabkan banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan. Di Kabupaten Banyumas terdapat 889.264 masyarakat miskin dan 298.457 jiwa diantaranya tidak memiliki jaminan kesehatan. Seiring dengan desentralisasi, pemerintah daerah meresponnya dengan membuat kebijakan jaminan kesehatan daerah. Bahkan, pada beberapa daerah jaminan kesehatan dijadikan sebagai program populis untuk memenangkan pilkada. Salah satunya adalah program Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang digunakan oleh pasangan Husein-Budhi untuk memenangkan pilkada Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori multiple streams John W. Kingdon sebagai guide line theory formulasi. Teori tersebut terdiri atas arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy stream), dan arus politik (political stream). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sampel bertujuan. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat didorong oleh arus politik dari policy entrepreneur (PE). Adapun aktor yang berlaku sebagai PE adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. PE mendorong permasalahan akses jaminan kesehatan dengan membentuk opini publik dan kewenangan politik yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan pula jika masing-masing arus dalam teori formulasi Kingdon tidak murni independen dan bergerak simultan, karena political stream yang kuat mampu mendorong problem dan policy stream. Konsekuensinya, PE lebih dominan menggunakan arus politik untuk membuka policy window. Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan bagi setiap stakeholder dalam proses formulasi antara lain: (1) Setiap stakeholder berkewajiban membuka ruang-ruang diskusi untuk menampung gagasan dan kontrol melalui seminar, diskusi publik, maupun public hearing, (2) Membangun transparansi publik dalam setiap tahapan formulasi seperti sidang terbuka atau bekerjasama dengan media, (3) Menempatkan peran akademisi melalui kajian ilmiah beretika sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

Actions (login required)

View Item