DESTYARINI, Normalita (2017) Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (106kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (169kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	PDF (BabIV) Bab Iv_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual dan termasuk extra ordinary crime yang memerlukan penanganan secara serius. Akibat tindak pidana korupsi ini menimbulkan kerugian bagi Negara. Upaya untuk mengganti kerugianyang dialami oleh Negara dengan mengembalikan aset yang telah dikorupsi, dengan dilakukan penyitaan dan perampasan karena upaya pengembalian aset Negara dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan degan tujuan untuk mengetahui proses Kejaksan Tinggi JawaTengah dalam penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan kendala. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset hasil tindakpidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan KUHAP, serta mendasarkan pada Peratran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan PerkaraTindak Pidana Khusus. Terhadap aset yang dilakukan penyitaan digunakan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan serta membuktikan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana. Apabila telah terbukti aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi makadilakukan perampasan terhadap aset yang terhadap pada putusan hakim.Adapun hambatan yang ditemui dalam penyitaan dan perampasan aset tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, serta internal Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item