FADILLAH, Naufal Ahadiat (2025) Tanggung Jawab Hukum Ortotis Prostetis Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Ortotik Prostetik. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Download (193kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Download (288kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 November 2026. Download (336kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 November 2026. Download (402kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 26 November 2026. Download (314kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Download (236kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Naufal Ahadiat Fadillah-E1A021192-Skripsi-2025.pdf Download (297kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab hukum ortotis prostetis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan ortotik prostetik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, klasifikasi, dan display kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum ortotis prostetis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan ortotik prostetik telah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut tidak saling bertentangan dalam kedudukan yang sederajat. Kemudian bentuk tanggung jawab hukum ortotis prostetis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan ortotik prostetik pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia terbagi menjadi tanggung jawab hukum secara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tentang Kesehatan, tanggung jawab hukum secara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan tanggung jawab hukum secara administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis, Pasal 500, Pasal 736, dan Pasal 752 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 283, Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item