Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Bagian yang Mengatur Mengenai Banding Administrasi

ZAKARIA, Iqbal (2017) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Bagian yang Mengatur Mengenai Banding Administrasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (177kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (834kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (179kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (428kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (742kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (349kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (177kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (181kB) | Preview

Abstract

Perubahan alur berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menimbulkan perdebatan hukum mengenai hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan banding administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian upaya banding administrasi pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17231
Uncontrolled Keywords: Sengketa Tata Usaha Negara, Banding Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Subjects: A > A52 Administrative law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Anisa Sri Restanti
Date Deposited: 26 Nov 2018 02:28
Last Modified: 07 Jan 2020 03:43
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/385

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year