IBRAHIM, Syaibani Ihza (2025) Problematika Checks and Balances Antara Legislatif dengan Eksekutif di Bidang Legislasi Terhadap Sistem Demokrasi Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Download (213kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (738kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Download (344kB)
	PDF (BabI) BAB I_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025_compressed.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (182kB)
	PDF (BabII) BAB II_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025_compressed.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (191kB)
	PDF (BabIII) BAB III_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (338kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	PDF (BabV) BAB V_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Download (213kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_SYAIBANI IHZA IBRAHIM_E2A023012_TESIS_2025.pdf Download (731kB)

Abstract

Sistem pemerintahan erat kaitannya dengan tiga poros kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, yang mana dalam menjalankan tugasnya antara kedua kekuasaan tersebut terjadinya saling kontrol dan saling mengimbangi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode Pertama terdapat permasalahan yakni revisi UU KPK, revisi UU ITE. Pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode Kedua terlihat beberapa permasalahan yakni berupa pembentukan undang-undang secara cepat atau fast track yang terdiri dari revisi UU KPK, revisi UU MK dan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law. Selain itu terjadi juga terhadap revisi UU Minerba, pada akhir periode melakukan revisi UU No. 16 Tahun 2010, revisi keempat UU MK. Adanya praktik tersebut menunjukkan hilangnya mekanisme checks and balances antara pemerintah dengan DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan histori, metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, problematika checks and balances antara legislatif dan eksekutif pada masa pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi adalah pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan proses pembentukan. Pertama, tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional. Kedua, proses dilakukan dengan cara cepat (fast track legislation). Ketiga, tidak adanya partisipasi masyarakat bermakna (meaningful participation) pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mensyaratkan tiga prasyarat yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang dibenarkan. Keempat, pembahasan dilakukan pada masa transisi (lame duck session). Dampak dari problematika checks and balances antara legislatif dengan eksekutif pada masa Pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi terhadap sistem demokrasi yaitu pertama, terjadinya autocratic legalism yaitu penggunaan hukum oleh penguasa untuk memperkuat posisi, yang mengorbankan demokrasi dan konstitusi. Kedua, produk hukum yang sifatnya ortodoks/konservatif produk hukum yang dihasilkan dari proses pembentukan yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagai hasil dari konfigurasi politik otoriter. Checks and balances antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sudah semestinya taat terhadap proses pembentukan undang-undang dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sebab antara DPR dan Presiden terlibat sejak awal proses pembentukan undang-undang. Untuk mengurangi dampak dari problematika checks and balances antara DPR dan Presiden taat terhadap aturan proses pembentukan undang-undang dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat bermakna sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat.

Actions (login required)

View Item