YUSUF, Andrian Maulana (2025) Keabsahan Jual Beli di Bawah Tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2023/PN BMS dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Pembeli. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Download (149kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Download (319kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (569kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (539kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (336kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Download (248kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Andrian Maulana Yusuf-E2B023012-TESIS-2025.pdf Download (299kB)

Abstract

Keabsahan jual beli di bawah tangan pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bms dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pembeli Akta PPAT merupakan dasar atau bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah yang diakui oleh negara sebagai dasar perubahan kepemilikan dalam sertifikat hak atas tanah. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana proses jual beli tanah dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, untuk menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan peralihan hak atas tanah tersebut. Seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bms. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli tanah di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 21/Pdt.G/2023/PN Bms. Serta perlindungan hukum bagi pembeli untuk mendapatkan hak atas tanah pasca putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 21/Pdt.G/2023/PN Bms. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah di bawah tangan tetap sah secara materiil apabila dilakukan dengan itikad baik, disertai kesepakatan, penyerahan objek, dan pembayaran tunai. Walaupun tidak memenuhi syarat formil Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, pengadilan dapat menetapkan bahwa peralihan hak telah terjadi, sehingga memberi dasar bagi pembeli untuk melakukan balik nama tanpa akta PPAT. Putusan tersebut juga memberikan perlindungan hukum dengan memberi kewenangan kepada pembeli untuk mewakili penjual dalam penandatanganan AJB dan menjadi dasar pendaftaran peralihan hak, sehingga berfungsi sebagai substitusi akta PPAT dan menjamin kepastian hak atas tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan, khususnya ketika syarat formil peralihan hak tidak dapat dipenuhi karena keadaan tertentu, seperti tidak diketahui keberadaan penjual. Oleh karena itu, putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen yang memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

Actions (login required)

View Item