Salsabila, Fadhila Azzah (2025) Tinjauan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Kdi dalam Putusan Nomor 1787 K/PDT/2021). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Download (88kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (748kB)
	PDF (Abstrak) Ringkasan-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Download (270kB)
	PDF (BabI) BAB I-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (331kB)
	PDF (BabII) BAB II-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (353kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (518kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	PDF (BabV) BAB V-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Download (231kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fadhila Azzah Salsabila-E2A023052-Tesis-2025.pdf.pdf Download (246kB)

Abstract

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Kdi dengan salah satu agenda yaitu pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris seharusnya diambil melalui musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ketua rapat tidak mengindahkan kehadiran kuasa dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga tidak dapat membela diri dan tidak ditemukan alasan pemberhentian. Kemudian keduanya merasa dirugikan dan mengajukan gugatan dalam Putusan Nomor 1787 K/PDT/2021. Tujuan penelitian pertama, menganalisis pelaksanaan RUPS-LB menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Kdi dalam Putusan Nomor 1787 K/PDT/2021. Tujuan kedua, menganalisis akibat hukum terhadap kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris yang dirugikan atas keputusan RUPS-LB dalam Putusan Nomor 1787 K/PDT/2021. Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan berbasis perundang-undangan, analisis kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum melibatkan proses editing, klasifikasi, serta sistematisasi, sehingga analisis yang diterapkan bersifat kualitatif normatif. Hasil penelitian pertama, pelaksanaan RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena tidak terpenuhinya kuorum pengambilan keputusan sesuai Pasal 88 Ayat (1) UUPT yaitu paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Salah satu agenda dalam RUPS-LB yaitu pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris namun tidak temukan alasan atas pemberentian tersebut sehingga tidak sesuai Pasal 105 Ayat (1) UUPT. Adanya penolakan kuasa oleh ketua rapat, Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diberhentikan dianggap tidak hadir hal ini tidak sesuai Pasal 80 Ayat (3) huruf b UUPT dan perintah yang tercantum pada Penetapan 138/Pdt.P/2018/PN Kdi, dan keputusan RUPS-LB yang diambil tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat seperti yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPT yang kemudian keputusan RUPS-LB tersebut menjadi tidak sah. Hasil penelitian kedua, Akibat hukum yang timbul karena keputusan RUPS-LB yaitu hilangnya kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Putusan 1787 K/PDT/2021 menerangkan adanya pelanggaran hak subjektif sebagai perbuatan melawan hukum menjadi tidak sah karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan begitu Direksi dan Dewan Komisaris yang dirugikan dapat memulikan kedudukannya untuk tetap menjabat penuh dan menjaga kontinuitas perseroan dengan melakukan pemanggilan RUPS-LB kembali berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kata kunci : RUPS-LB, Perseroan Terbatas, Akibat Hukum.

Actions (login required)

View Item