APRILIYANI, Dea (2017) Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha dalam Hal Terjadinya Pengambilan Sepihak Atas Kendaraan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 01/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (22kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (141kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (6kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (12kB) | Preview

Abstract

Pembiayaan konsumen banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor. Namun dalam kegiatan pembiayaan tersebut sering terjadi permasalahan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Penelitian hukum ini berjudul “ Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Mandiri Tunas Finance Sebagai Pelaku Usaha Dalam Hal Terjadinya Pengambilan Sepihak Atas Kendaraan Yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 01/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/VII/2016) “. Adapun tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen terkait dengan pengambilan sepihak atas kendaraan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yaitu diperoleh melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim BPSK dan analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dikaitkan dengan Putusan Nomor : 01/BPSK-PBG/PutArbitrase/VII/2016 yaitu menghukum termohon untuk menyerahkan 1 unit mobil yang menjadi pokok sengketa dan menyatakan hukumnya bahwa termohon adalah Pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Actions (login required)

View Item