ICHTARANI, Asti (2017) Keabsahan Tindakan Pemerintah terhadap Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (113kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (89kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Keabsahan tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merencanakan program normalisasi sungai ciliwung, ditempatkan pada wilayah Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014, setelah lewatnya waktu pelaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melaksanakan proyek normalisasi sungai ciliwung dengan mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan melakukan penggusuran lahan dan bangunan wilayah Bukit Duri dengan diterbitkannya Surat Peringatan oleh Kepala Satpol PP pada saat persidangan berlansung. Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan situs internet. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya penyalah gunaan wewenang pemerintah dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur sehingga berakibat hukum merugikan masyarakat secara materil maupun imateril. Tindakan Pemerintah terhadap pelaksanaan proyek normalisasi sungai ciliwung di Provinsi DKI Jakarta, tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi asas Hukum Administrasi Negara yaitu Asas de tournement de pouvoir dan Asas Legalitas. Implikasi hukum yang diciptakan atas adanya pelaksanaan proyek normalisasi sungai ciliwung berupa Surat Peringatan Kepala Satpol PP kota Jakarta Selatan dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan peringatan tertulis dan tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item