ANJANI, Amalia (2017) Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Presiden dalam Memberhentikan Arcandra Tahar Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (94kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (91kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (352kB) | Preview

Abstract

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif yang diatur di dalam konstitusi. Salah satu di antaranya adalah kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan yang diberikan pada presiden ini bukan berarti dapat dilaksanakan dengan bebas, melainkan diatur lebih rinci di dalam undangundang. Salah satu kewenangan yang dimiliki Presiden adalah mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945. Dimana persyaratan pengangkatan menteri diatur lebih jelas di dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Persyaratan pengangkatan menteri diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan syarat pertama adalah berkewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 2016 Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dikarenakan kontroversi dwi kewarganegaraan yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan juga memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Sehingga harus menjalankan perundangundangan yang berlaku dan tidak menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Pengangkatan Arcandra Tahar telah melanggar Pasal 22 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana Arcandra diangkat sebagai Menteri ESDM dalam keadaan berstatus kewarganegaraan asing.

Actions (login required)

View Item