MAGISTRI, Nur Rima Cessio (2017) Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebar Spam melalui SMS. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (180kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (271kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (416kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan cyberlaw Indonesia tidak mencantumkan peraturan yang berkaitan dengan Spam. Akibatnya, banyak sekali spam yang beredar dimasyarakat dengan isi pesan yang bermacam-macam contohnya modus penipuan penawaran sebagai agen pulsa dan permintaan transfer uang, karena itu dibutuhkan kebijakan hukum pidana terkait dengan penyebaran Spam melalui telepon genggam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tindak pidana penyebaran spam dan juga untuk mengetahuipelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidanas pam melalui sms. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasipenelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dandata sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi terhadap pelaku penyebar spam melalui SMS adalah dengan menggunakan Undang-Undang yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 1maka tidak dibutuhkan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan penyebaran spam melalui SMS. Kepolisian dalam perannya sebagai aparat penegak hokum terhadap tindak pidana spam telah melakukan upaya represif. Namun dalam aparat perannya sebagai penegak hukum masih terkendala oleh terbatasnya jumlah unit dimana unit cybercrime hanya ada dibeberapa daerah saja. Timbul dalam penegakan hukum tindak pidana spam melalui SMS, maka itu perlu adanya reformasi bagi hukum pidana khususnya yang mengatur tindak pidana spam melalui sms.

Actions (login required)

View Item