PRATAMA, A. Poenta (2017) Efektifitas Sanksi terhadap Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (58kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Lembar pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (63kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (37kB) | Preview

Abstract

Pengemis dan gelandangan merupakan permasalahan sosial yang oleh masyarakat dipandang perlu ditangani. Penanganan dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat denganmenerapkan sanksi pidana atau administrasi. Penanganan ini juga sesuai dengan kulturmasayarakat Kabupaten Banyumas yang mengedepankan tenggang rasa dan prikemanusiaan. Penelitian tentang efektifitas sanksi terhadap pengemis dan gelandangan diKabupaten Banyumas dilakukan dengan pendekatan Hukum Sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang efektif dalam penanggulangan Pengemis dan Gelandangan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik Stratified Random Sampling, dengan sampel yaitu masyarakat perkotaan (Kecamatan Purwokerto Utara,Kecamatan Purwokerto Selatan), masyarakat pinggiran kota (Kecamatan Patikraja, Kecamatan Sokaraja), masyarakat pedesaan (Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Somagede). Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepolisian Resort Kabupaten Banyumas. Datadianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaku pengemis dan gelandangan di Kabupaten Banyumas diancam dengan sanksi pidana atau administrasi, namun dalam praktiknya pemerintah daerah lebih mengedepankan sanksi administrasi. karena terdapat anggapan bahwa apabila setiap pengemis dan gelandangan yang tertangkap dikenakan sanksi pidana maka penjara akan penuh terisi dengan pengemis dan gelandangan. Satuan Polisi PamongPraja pada patroli rutin menganggap lebih efektif menerapkan sanksi administrasi. Bagi pengemis dan gelandangan yang tertangkap, dengan cara memasukan yang bersangkutan keBalai Rehabilitasi Sosial guna mendapatkan pembinaan dan keterampilan. Kelancaran penanganan pengemis dan gelandangan sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat yaitu dengan memberi laporan kepada Dinas instansi terkait setiap melihat pengemis dan gelandangan yang beroperasi di jalan.

Actions (login required)

View Item