ANGGRAENI, Isma Faradiba (2017) Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sebagai Subjek Hukum Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 17/G/2013/PTUN.YK). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (108kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (313kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (323kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul : “Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala DesaSebagai Subjek Hukum Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 17/G/2013/PTUN.YK)”. Penelitian ini akan menguraikan apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2013/PTUN.YK. Penggugat dalam perkara aquo adalah Ida Ristanti yang merupakan calon kepala desa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Tergugat dalam perkara tersebut adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorerjo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Objek gugatannya yakni Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Nomor : 6/PANPILKADES/IX/2013 tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hargorejo sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2011. Majelis Hakim juga menimbang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Actions (login required)

View Item