HILMAN, Zidny (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (31kB)
	PDF (Legalitas) Lembar pengesahan_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (84kB)
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (135kB)

Abstract

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pelaksanaannya memiliki jangka waktu tertentu. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan surat kuasa yang diberikan kepada Bank Syariah Mandiri dan ditandatangani oleh para pihak, maka bank berkedudukan sebagai pihak pemberi jaminan juga sekaligus sebagai pihak penerima jaminan untuk tanah yang belum bersertifikat pada Bank Syariah Mandiri juga menerima jaminan tanah yang belum bersertifikat tersebut. Atas latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan angka 7 menegaskan bahwa pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus diikuti dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pada PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak menerapkan pasal 15 ayat (4) Undang-undang Hak Tanggungan, sehingga penerapan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di PT. Bank Syariah Mandiri Purwokerto belum sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan angka 7 dan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan. Akibat hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang tidak diikuti dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan dan tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional adalah akta tersebut menjadi gugur atau batal demi hukum dimana hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut.

Actions (login required)

View Item