RAHMAWATI, Pamelia Ajeng (2018) Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/Pn.Pbg.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (59kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (56kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (58kB)

Abstract

Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.PBG. yang memeriksa Tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.PBG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasarkan keteranga saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan memeriksa beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, sehingga hasil putusan meyantakan bahwa terdakwa Hamid Diantoro Alias Hamid Bin Maryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian yang dipergunakan sebagai dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.PBG. yaitu telah terbukti dan terpenuhinya Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu unsur “Unsur Setiap Orang dan Unsur ‘Dengan Sengaja Melakukan, Melakukan Tipu muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan saksi dalam persidangan yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap.

Actions (login required)

View Item