SYAFTINA, Suci (2018) Peran Crisis Management Initiative dalam Upaya Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (93kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	PDF (babII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (92kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (103kB)

Abstract

Konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung selama kurang lebih tiga puluh tahun. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, GAM baru dianggap sebagai insurgensi, setelah sebelumnya GAM dianggap sebagai gerakan Pengacau Keamanan hingga diadakannya Operasi Jaring Merah dan membuat Aceh sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1990 sampai tahun 1998 dengan menyebabkan banyak korban baik dari militer maupun penduduk sipil. Jalan penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh tiga presiden setelahnya yaitu Abudrrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Soesilo Bambang Yudhoyono memungkinkan masuknya lembaga asing khususnya non-governmental organization seperti Henry Dunant Centre dan Crisist Management Initiative untuk berpartisipasi sebagai pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai antara Pemerintahan Indonesia dan GAM. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap, dengan metode pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan primer dengan wawancara ke instansi terkait. Penyelesaian konflik secara damai dengan GAM yang diusahakan oleh ketiga Presiden Indonesia dan pihak ketiga yakni non-govenrmental organization menghasilkan produk penyelesaian sengketa berupa, Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh tahun 2000 di Jenewa pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Cessation of Hostilities Agreement tahun 2002 di Jenewa pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2005 di Helsinki pada masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Konsiliator yang telah membantu dalam pembuatan MoU Helsinki tahun 2005 adalah Crisis Management Initiative (CMI) sebuah organisasi non-pemerintah yang berkedudukan di Finlandia. Tugas CMI adalah menengahi perundingan pada tahun 2005 dan mengikuti perkembangan dari implementasi MoU pada tahun 2010 sampai 2012.

Actions (login required)

View Item