KOMALA, Ratna (2017) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (30kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (11kB)
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	PDF (BabIV) Bab Iv_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	PDF (BabV) BAb V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (98kB)
	PDF (Lampiran) lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)

Abstract

Kebijakan merupakan suatu pengaturan tatanan kehidupan sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya suatu kebijakan ini dibuat yang nantinya berdampak pada kehidupan di lingkungan masyarakat. Kebijakan ini sebagai wujud konkret dari dilaksanakannya fungsi legislasi. Fungsi legislasi tidak dapat dimiliki oleh sembarang instansi, karena kaitannya dengan tatanan kehidupan sosial maka fungsi legislasi ini khusus diberikan kepada lembaga yang memiliki hak legislasi. Indonesia memiliki lembaga legislatif ditingkat nasional diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ditingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga legislatif tidak hanya berhenti pada tingkat daerah, namun sekarang Lembaga legislatif pula hadir di tingkat desa yaitu Badan Permusywaratan Desa (BPD). Salah satunya BPD Pandansari yang dalam pelaksanaan kerjanya dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi legislasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi BPD, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari. Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari menggunakan konsep yang di kemukakan oleh Boboy yakni lembaga legislatif memiliki hak usul inisiatif dan melakukan pembahasan Peraturan Desa. Lebih lanjut menggunakan konsep Asshiddiqie yakni dalam menjalankan fungsi legislasi terlepas dari siapa yang mengusulkan, sebenarnya substansi perdebatan dalam pembahasan justru lebih penting. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknis purposive sampling, dan untuk analisis data menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari pada aspek kemampuan BPD dalam membentuk/ membuat Peraturan Desa inisiatif masih belum memiliki kemampuan karena BPD Pandansari sejak dibentuk tahun 2013 sampai sekarang masih belum memanfaatkan hak inisiatifnya dalam menyusun Peraturan Desa. Dan aspek kemampuan BPD Pendansari dalam membahas Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa secara umum dan Kepala Desa secara khusus menunjukkan bahwa BPD Pandansari telah mampu dalam pembahasan Peraturan Desa, meskipun masih ada yang harus ditingkatkan kembali diantaranya kehadiran dan kontribusi dari anggota BPD. Sehingga dari uraian kedua aspek di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD Pandansari belum optimal karena belum mampunya anggota BPD dalam membentuk/membuat Peraturan Desa inisiatif, dan belum maksimalnya kemampuan anggota BPD dalam membahas Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.

Actions (login required)

View Item