MURTI, Aditya Teja (2017) Gerakan Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran dalam Mewujudkan Kabupaten Pangandaran. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (47kB)
	PDF (Legalitas) legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (160kB)
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (240kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, dengan adanya aturan tersebut maka banyak daerah yang mengusulkan pemekaran yang juga dilakukan oleh masyarakat ciamis melalui Presidium Pembenukan Kabpaten Pangandaran (P2KP) sebagai wadah aspirasi masyarakat ciamis selatan yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi, karena rentang kendali yang cukup jauh dan proporsi APBD ciamis yang dianggap tidak mementingkan sector belanja publik, sehingga pemekaran dianggap solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada diwilayah ciamis selatan. Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) adalah organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten Ciamis. Perjuangan yang dilakukan P2KP melalui proses yang cukup panjang sehingga penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahi proses pembentukan Kabupaten Pangandaran dan juga mengetahui faktor keberhasilan P2KP dalam mewujudkan Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menjelaskan bahwa Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) dari sudut pandang politik dan juga sosiologi, dari sisi politik P2KP bisa dibilang sebagai kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan dan dari segi sosiologi P2KP merupakan bentuk gerakan sosial. Kelompok kepentingan, penekan dan juga gerakan sosial yang dilakukan oleh P2KP ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yaitu pembentukan Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dilihat dengan adanya dukungan dari masyarakat yang ditunjukan melalui surat dukungan yang dikeluarkan oleh BPD dari 92 desa yang akan menjadi calon Kabupaten Pangandaran yang kemudian diserahkan kepada DPR yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPRD, Bupati, DPRD prov, Gubernur untuk dapat disahkan menjadi daerah otonom baru dengan persetujuan Presiden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi yang datanya diperoleh dari wawncara, observasi dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemekaran daerah yang dilakukan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP) didasarkan pada kepentingan untuk kesejahteraan rakyat seperti mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir kepentingan politik baik individu maupun kelompok.

Actions (login required)

View Item