OKTAVIANI, Sri (2018) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak pada Tempat Karaoke (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (40kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (29kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (17kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (47kB)

Abstract

Keberadaan pekerja anak pada dasarnya dilarang dan menjadi permasalaha n yang kompleks dibidang hukum ketenagakerjaan sebagaimana permasalahan yang menimpa Riski Mardiani yang telah sampai pada tingkat pengadilan. Penelitian ini terfokus pada permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak dan bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak sebagai pemandu lagu dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Penelitian ini menjabarkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan hasil dari tindak pidana. Oleh karena tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana eksploitasi anak berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindunga n Anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdakwa dijatuhi penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Adapun pekerja anak yang dipekerjakan oleh terdakwa tidak diberikan perlindungan, baik perlindungan ekonomis , sosiologi, dan teknis sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan dengan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan berupa non diskrimina s i, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan upah dan waktu kerja, perlindunga n moral dan kesusilaan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan sesuai harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

Actions (login required)

View Item