NAUF, Della Maula (2017) Politik Anggaran: Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Perolehan Tax Amnesty di Kota Bekasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (117kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (178kB)
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (242kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi pemerintah, dalam hal ini KPP Pratama Bekasi Utara dalam menjalankan kebijakan tax amnesty dan memperoleh peningkatan pajak di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai deskripsi bagaimana strategi KPP Pratama Bekasi Utara dan apa saja strategi yang digunakan untuk memperoleh peningkatan pajak di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mengenai sumber apa yang kemudian dijadikan pedoman oleh KPP Pratama Bekasi Utara dalam merumuskan strategi yang ada serta kelemahan dan kelebihan apa yang dimiliki oleh strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan konstruktivisme dengan perspektif institusionalisme dan dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh KPP Pratama Bekasi adalah dengan menerapkan strategi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty, yaitu penerapan tarifdasar bagi tebusan harta dalam bentuk repatriasi dan deklarasi serta memperkenalkan konsep deklarasi dan repatriasi harta itu sendiri sebagai konsep baru dalam sistem pemungutan pajak. Dua strategis tersebut didapatkan berdasarkan isu strategis secara umum yang selalu dihadapi pemerintah, yakni tidak terintegrasinya sistem perpajakan di Indonesia, banyaknya WP yang menyimpan harta mereka diluar wilayah Indonesia maupun dalam negeri sendiri sehingga merugikan negara serta mengurangi keadilan bagi WP yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Actions (login required)

View Item