WIJAYA, Fiqqi Faisal (2018) Independensi Pengadilan Pajak terhadap Pengawasan oleh Kementerian Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (123kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (62kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (63kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (69kB)

Abstract

Pembinaan Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak dilakukan secara terpisah yakni oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, hal ini menimbulkan perdebatan secara konseptual dan independensi pengadilan dipertanyakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan yang terjadi dalam Pengadilan Pajak serta pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data-data sekunder yang telah terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif atau deskriptif, dan dianalisis secara metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, implikasi akibat adanya perbedaan pengaturan dalam Pengadilan Pajak mengakibatkan konflik norma. Baik UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung dan UU Pengadilan Pajak berada pada strata yang sejajar namun bila dilihat dari karakteristik undang-undang ini menunjukkan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman secara muatan dan tujuan pengaturannya menjadi lebih tinggi dibanding UU Pengadilan Pajak. Dualisme Kepemimpinan yang terjadi dalam Pengadilan Pajak tidak berdampak terhadap Independensi Pengadilan, dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan Pembuktian sebagaimana ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Pajak.

Actions (login required)

View Item