WICAKSONO, Bayu Akbar (2018) Politik Hukum Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (165kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (168kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	PDF (BabIII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (166kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (511kB)

Abstract

Praktik pidana mati yang tidak disertai batasan yang jelas akan menimbulkan kerugian dan akan melanggar nilai nilai kemanusiaan. Pembahasan panjang tentang pidana mati di Indonesia khususnya pada aspek politik hukum mengerucut pada 2 pertanyaan pokok yaitu bagaimana politik hukum pidana mati dalam peraturan perundang undangan dan RUU KUHP di Indonesia, serta bagaimana formulasi pidana mati sebagai sarana pemidanaan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelusuri sumber hukum baik secara internasional dan nasional tentang pidana mati, dalam melakukan analisis instrumen yang digunakan yaitu teori pemidaan gabungan serta instrumen hukum internasional yaitu international covenant on civil and political righs. Politik hukum pidana mati dalam rancangan KUHP 2017 dan peraturan perundang undangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang memberikan andil dalam membentuk politik hukum pidana mati hingga saat ini. Sampai saat ini pidana mati masih menjadi instrumen utama dalam pemidaan di berbagai peraturan perundang undanagan termasuk dalam RUU KUHP 2017. Formulasi pidana mati yang tepat sebagai sarana pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaanyang mengkolaborasikan antara pembalasan dan pendidikan adalahpidana mati sebagai upaya terakhir, eksekusi tidak dilakukan dimuka umum,tidak dilakukan kepada ibu hamil dan ibu yang masih memiliki anak di bawah 7 tahun, pelaksanaan pidana mati setelah semua upaya hukum dilakukan dan telah inkracht van gewijsde, masa percobaan wajib minimal 10 tahun, eksekusi dengan menggunakan cara lethal injectionguna menjamin pidana mati yang dilakukan memenuhi nilai kemanusiaan dan dengan formulasi inilah diharapkan pidana mati dapat menjadi intrumen pemidaan yang dapat memberikan manfaat dan sebagai sarana pendidikan.

Actions (login required)

View Item