ANDHIKA, Dhimas (2017) Gerakan Politik Paguyuban Gerakan Guru Honorer Kategori II Kabupaten Banyumas dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover.pdf Download (35kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak.pdf Download (87kB)
	PDF (BabI) BabI.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	PDF (BabII) BabII.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	PDF (BabIII) BabIII.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	PDF (BabIV) BabIV.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	PDF (BabV) BabV.pdf Download (10kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Download (144kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Gerakan Politik Paguyuban Gerakan Guru Honorer Kategori II Kabupaten Banyumas dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015”. Tulisan ini bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan permasalahan guru honorer kategori II dan strategi gerakan paguyuban Gerakan guru honorer kategori II Kabupaten Banyumas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini mendiskripsikan permasalahan guru honorer kategori II dan mendeskripsikan strategi gerakan paguyuban gerakan guru honorer kategori II Kabupaten Banyumas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil tahun 2015. Permasalahan yang dialami guru honorer kategori II kabupaten Banyumas tidak hanya mengenai gaji yang dibawah upah minimum regional, namun mencakup permasalahan pengangkatan guru honorer kategori II sebagai pegawai negeri sipil tahun 2015 dan kejanggalan-kejanggalan tes CPNS tahun 2013. Permasalahan tersebut menginisiasikan guru honorer KII melakukan gerakan dan membentuk organisasi profesi yakni paguyuban gerakan guru honorer K2. Strategi Gerakan paguyuban guru honorer K2 menggunakan strategi advokasi dan strategi keterlibatan kritis. Strategi advokasi yang sering juga disebut pendampingan merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan di negara-negara maju maupun negara berkembang. Strategi advokasi yang dilakukan paguyuban guru honorer K2 yakni adanya dampingan dan fasilitator organisasi pemerintah sehingga paguyuban guru honorer K2 mampu melakukan aksi demo dan audiensi dengan menteri aparatur negara dan DPR RI, selain itu juga melakukan uji materi PP No 56 tahun 2012 di Mahkamah Agung. Selain dengan strategi advokasi paguyuban guru honorer K2 menggunakan strategi keterlibatan kritis sebagai penguat strategi advokasi. Strategi keterlibatan kritis yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan agen dan organisasi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, PGRI, DPRD, dan BKD serta adanya partai politikyang terlibat langsung kedalam gerakan paguyuban gerakan guru honorer K2 Kabupaten Banyumas.

Actions (login required)

View Item