CAHYANI, Rissadika (2020) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/Pn.Sby). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Download (234kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Download (254kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	PDF (BabV) BAB V-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rissadika Cahyani-E1A016018-skripsi-2020.pdf Download (226kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perubahan sistem perdagangan orang khususnya perempuan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet atau sosial media yang disebut dengan prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudahkah penjatuhan putusan tepat dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menganalisa penerapan sanksi dan memperhatikan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Teknologi yang turut berperan dalam kasus tersebut adalah Twitter, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 44 Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun sosial media memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yang berupa pidana penjara. Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi Online, Dasar Pertimbangan Hakim The development of increasingly sophisticated technology has an impact on changes in the human trafficking system, especially for women who are made easier by using the internet or social media known as online prostitution.This study aims to determine the reasons for the judges verdict in deciding the Surabaya District Court Verdict Number 1025 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby only uses the Human Trafficking Law and does not use the Information and Electronic Transaction Law Also to find out has the decision been made right and fair. The research method used is qualitative normative with prescriptive research specifications. The Sources of legal materials used are primary data, secondary data and tertiary data. The method of collecting and processing legal materials is document study (literature study) and analyzed using qualitative normative analysis. Based on the results of the research, analyzing the application of sanctions and paying attention to the elements of justice in the Surabaya District Court Decision Number 1025 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sby. The panel of judges gave a criminal sentence based on Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. The technology that plays a role in this case is Twitter, based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 44 Twitter can be used as evidence, because every social media account has documents or information electronically. In deciding the case, the judge has tried as fairly as possible by imposing a sentence on the defendant with the main punishment in the form of imprisonment. Key Words: Human Trafficking, Online Prostitution, Basic Judge's Consideration

Actions (login required)

View Item