PUTRI, Resti (2020) Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwokerto Timur (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Download (134kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (820kB)
	PDF (Abstark) ABSTRAK-Resti Kanthika Putri-F1B016088-skripsi-2020.pdf Download (191kB)
	PDF (BabI) BAB I-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	PDF (BabII) BAB II-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (889kB)
	PDF (BabV) BAB V-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Download (257kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Resti Kanthika Putri-F1B016088-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwokerto Timur (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pedagang Kaki Lima yang sebagian besar menggunakan fasilatas publik yang sudah barang tentu harus ditata dengan baik agar semua kepentingan dapat berjalan dengan baik. PKL tidak dapat dihilangkan, akan tetapi harus dikelola, dibina, dan diatur atau ditata, karena bagian dari penanggulangan masalah tenaga kerja. Untuk itu pendataan pedagang kaki lima mutlak harus dilaksanakan agar mendapatkan data yang konkrit dan valid dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dimaksud. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan suatu peraturan daerah agar para pedagang dapat tertata dengan baik dan menjadikan kabupaten Banyumas lebih indah dari pada sebelumnya. Terutama di kecamatan Purwokerto Timur yang merupakan salah satu jumlah terbanyak pedagang kaki lima di kota Purwokerto sehingga hal ini menarik untuk di teliti. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwokerto Timur. Peneltian ini menggunakan metode metode survei atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diarahkan pada latar individu secara holistik (utuh) berupa kata-kata dan gambar. Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang kompeten dan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yaitu analisis model interaktif. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pedagang kaki lima di Kecamatan Purwokerto Timur belum sepenuhnya berhasil dilihat dari aspek aktor yang terlibat, dimana terdapat kekurangan personil pelaksana tetapi pelaksanaan kebijakan sudah cukup sesuai dengan SOP. Kejelasan tujuan, tidak tercapainya tujuan untuk menciptakan pedagang yang patuh dan taat pada peraturan sehingga tidak mencapai satu standar dan sasaran yang diinginkan. Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan, mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun pada kerumitan terjadi adanya tambahan pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi, dilakukannya pengelolaan kepada PKL, PKL tetap bersikeras berjualan atau berdagang di tempat yang menurut mereka adalah banyak pembeli, padahal komunikasi sudah tersalurkan dengan baik dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima.

Actions (login required)

View Item