Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

ARDHIANI, Nia (2020) Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (COVER)
COVER-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf

Download (204kB)
[img] PDF (LEGALITAS)
LEGALITAS-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (281kB)
[img] PDF (ABSTRAK)
ABSTRAK-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf

Download (123kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (340kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (405kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (210kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (121kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-NIA ARDHIANI-E1A016110-SKRIPSI-2020.pdf

Download (201kB)

Abstract

Kepailitan merupakan hal yang sangat dihindari oleh pelaku usaha, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi terhadap mereka. Pihak yang telah dinyatakan pailit atau biasanya debitor dapat menawarkan perdamaian kepailitan terhadap para kreditornya. Para pihak dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Apabila menerima maka rencana perdamaian kepailitan akan diajukan ke Pengadilan Niaga untuk mengetahui apakah rencana perdamaian tersebut dapat disahkan atau tidak. Pengesahan perdamaian kepailitan disebut homologasi, yang dapat dibatalkan ke pengadilan niaga apabila para pihak tidak mematuhi apa yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian dalam kepailitan dalam putusan Nomor 718K/Pdt.Sus-pailit/2019 tidak sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) huruf b UUK dan Pasal 1320 KUHPer, tetapi putusan tersebut menyimpang berdasarkan berlakunya asas hukum perjanjian bersifat pelengkap yang terdapat dalam klausula 2.6 perjanjian perdamaian

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E20087
Uncontrolled Keywords: Kepailitan, Perdamaian, Pembatalan
Subjects: B > B35 Bankruptcy
L > L76 Law and legislation
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Nia Ardhiani
Date Deposited: 05 Nov 2020 01:22
Last Modified: 05 Nov 2020 01:22
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/5898

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year