HARDIMANSYAH, Rizkyka (2020) Pemanfaatan Aset-Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Download (139kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Download (115kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	PDF (BabV) BAB V-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rizkyka Hardimansyah-E1A013033-Skripsi-2020.pdf Download (180kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk extra ordinary crime dilakukan oleh kaum intelektual dan memerlukan penanganan secara serius. Akibat dari tindak pidana korupsi ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Upaya Negara dalam mengganti kerugian dengan cara mengembalikan aset yang telah dikorupsi atau dimanfaatkan oleh Negara, dengan dilakukan pemanfaatan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi beserta kendala. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian bahwa prosedur pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sudah sesuai dengan KUHAP, serta mendasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset. Terhadap aset yang digunakan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan serta membuktikan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi maka aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara. Adapun hambatan yang ditemui dalam proses pemanfaatan aset tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, serta internal Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item