MUHAMMAD, Mahdian Nur Addin (2018) Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mutasi di PT Olgafood Industri Tanjung Morawa (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 843 K/Pdt.Sus-PHI/2016). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (50kB)
	PDF (Legalias) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (47kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (28kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Mdn mengenai perkara PHK karena pekerja di mutasi PT. Olgafood Industri Tanjung Morawa dan Mahkamah Agung memberi putusan yang berbeda dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni memberikan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptf analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa mekanisme PHK yang dilakukan PT. Olgafood Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menurut peraturan perundang-undangan apabila perusahaan tetap melakukan PHK sesuai Pasal 155 ayat (1) PHK tersebut batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 843K/Pdt.Sus-PHI/2016 sudah tepat dikategorikan PHK karena melanggar perjanjian kerja karena memenuhi unsur Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi kurang tepat dalam pertimbangan hukum karena PHK karena penolakan mutasi dikategorikan pengunduran diri seperti Pasal 162 ayat (1) karena tidak memenuhi unsur unsur pasal tersebut.

Actions (login required)

View Item