RAHMI, Ridhanullah (2018) Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tinjauan Yuridis Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (44kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	PDF (Abtrak) Abstrak_1.pdf Download (131kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (90kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (154kB)

Abstract

Penghentian penyidikan merupakan wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan karena alasan-alasan yang diatur secara limitatif. Suatu penghentian penyidikan akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik sebagai pemberitahuan yang disampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Namun, untuk mengetahui apakah alasan penghentian penyidikan sudah tepat dan benar menurut ketentuan KUHAP sehingga untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu penghentian penyidikan, KUHAP memberi hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 dan akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN Smg. Metode yang digunakan dalam penelitan ini berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder. Dalam Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN Smg. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan tersangka karena dalam hal proses penyidikan sudah dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka sehingga dapat disimpulkan penyidik Kejaksaan Tinggi sudah mendapatkan bukti yang cukup sehingga seharusnya penyidikan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, penyidik Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan. Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah tidak sah melalui acara praperadilan.

Actions (login required)

View Item