KURNIAWAN, Toni Indra (2020) Pembatalan Perkawinan karena Paksaan dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4255/Pdt.G/2019/PA.JS). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 FILE COVER.pdf Download (91kB)
	PDF (Legalitas) 2 FILE LEGALITAS-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	PDF (Abstrak) 3 FILE ABSTRACK-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-2020.pdf Download (217kB)
	PDF (BabI) 4 FILE BAB 1-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	PDF (BabII) 5 FILE BAB 2-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	PDF (BabIII) 6 FILE BAB 3-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	PDF (BabIV) 7 FILE BAB 4-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	PDF (BabV) 8 FILE BAB 5-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 FILE DAFTAR PUSTAKA-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-2020.pdf Download (102kB)
	PDF (Lampiran) 10 FILE LAMPIRAN-TONI INDRA KURNIAWAN-E1A015235-SKRIPSI-FH-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB)

Abstract

Syarat syahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur paksaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4255/Pdt.G/2019/PA.JS). Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, dan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mendasar pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim tersebut hendaknya mendahulukan Undang-Undang yaitu Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, dan Hakim dapat menambahkan Pasal 27 ayat 3 jo 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan, karena pada kasus ini pengajuannya dilakukan melebihi jangka waktu 6 bulan.

Actions (login required)

View Item