PUTRI, Anugrah Sagita Restu (2018) Kedudukan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dalam Konteks Berlakunya Pasal 109 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Yuridis Pengembangan Pelabuhan Manokwari oleh PT.Pelindo IV[Persero]). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (163kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (164kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (91kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (180kB)
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Setiap pembangunan yang dilaksanakan tentunya akan memiliki dampak terhadap lingkungan, maka untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan setiap kegiatan dan/atau usaha harus memiliki dasar perencanaan dan perizinan yang baik. Dalam hal ini, PT. Pelindo IV Cabang Manokwari akan melakukan suatu perluaan kawasan. Namun setelah diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Pelindo IV Cabang Manokwari tidak memiliki izin lingkungan. Terkait kepemilikan perizinan tersebut, maka PT. Pelindo IV Cabang Manokwari diharuskan untuk membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. Peraturan mengenai pengenaan sanksi administrasi terhadap kepemilikan izin lingkungan diatur dalam pasal 76 ayat (2) UUPPLH No. 32 tahun 2009 dan terkait sanksi pidananya terdapat dalam pasal 109 UUPPLH No. 32 tahun 2009. Kemudian dikeluarkanlah peraturan kebijakan berupa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan Nomor SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102//MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dari pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Hasil penelitian terkait eksistensi pasal 109 UUPPLH No. 32 tahun 2009 setelah belakunya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016, masih tetap berlaku eksistensi. Dikarenakan, keberadaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 bukan menggantikan ketentuan pasal 109 UUPPLH No. 32 tahun 2009, melainkan hanya sebagai panduan dalam penerapan sanksi dalam UUPPLH No. 32 tahun 2009. Kemudian tindakan hukum yang dapat dikenakan pada PT. Pelindo IV Cabang Manokwari, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memilih hanya mengenakan sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item