PALEVA, Reza Aditya (2018) Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ban Kendaraan Roda Empat akibat Perjanjian Penetapan Harga Ban Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (205kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (370kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (177kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (246kB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari adanya perkara Kartel Ban Kendaraan Roda Empat yang dilakukan oleh 6 Perusahaan Ban yaitu. PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia I, PT Gajah Tunggal, Tbk , PT Goodyear Indonesia, Tbk, PT Elang Perdana Tyre Industry dan, PT Industri Karet Deli Ke 6 Perusahaan Ban ini melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) , menentukan harga ban Kendaraan Roda 4 , yaitu Ring 13,14 15,dan 16 tidak sesuai dengan harga pasaran yang ditentukan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Konsumen mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian bagi Konsumen diatur di dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4 huruf (h) UUPK di dalam memperjuangkan Hakhak bagi konsumen yang dirugikan pelaku usaha. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta spesifikasi penelitian secara deskriptif dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Kartel Ban yang dilakukan oleh 6 Perusahaan Ban telah melanggar Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dari kegiatan Monopoli tersebut telah membuat kerugian yang di derita oleh Konsumen dengan merujuk pada hak konsumen yang berada pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membuat Putusan KPPU menjadi lebih kuat dan mengharuskan bagi para pelanggar yaitu para Pelaku Usaha untuk membayar ganti kerugian yang kemudian diserahkan kepada negara sebagai kas negara, dengan total Rp 25.000.000,00

Actions (login required)

View Item