WICAKSONO, Muhammad Hazmi (2017) Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat dalam Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (473kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal skripsi_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (477kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (480kB) | Preview

Abstract

Tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state), sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan, Indonesia mempunyai karakteristik bahwa pemerintah tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan umum yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional, khususnya pembangunan fisik, selalu terdapat konflik antar kepentingan, yaitu kepentingan perseorangan yang tanahnya akan diambil untuk pembangunan dengan kepentigan umum yang diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi warga masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum semua peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sudah memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat ditandai dengan adanya pengaturan pemberian ganti kerugian yang layak. Tetapi tidak semua peraturan perundang-undangann tersebut memenuhi syarat yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria, karena tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut berbentuk sebuah undang-undang.

Actions (login required)

View Item