PUTRANSYAH, Aldi Mauladdien (2020) Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Download (29kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Aldi Mauladdien Putransyah-F1D015034-Skripsi-2020_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap” bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan politik implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap serta mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan HIV dan AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat, terkhusus di Kecamatan Cilacap Selatan sendiri yang merupakan daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Cilacap. Maka munculah upaya untuk mencegahan dan menanggulangi persebaran HIV dan AIDS ini dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pertama, pelaksanaan dari perda ini belum berjalan 100%, di mana dari dimulai terbentuknya perda pada tahun 2015 dan hingga sekarang masih ada yang belum dikerjakan dan baru akan mau mulai dikerjakan tahun ini. Dalam penerapannya, pengerjaan kelembagaanpun justru loncat, dari KPA Kabupaten justru menggarap desa terlebih dahulu yang dengan alasan itu dilakukan agar pelaksanaannya menjadi lebih cepat, bahkan hingga saat ini Puskesmas Cilacap Selatan 1 belum bisa melakukan PDP, hanya Puskesmas Cilacap Selatan 2 saja yang sudah bisa melakukan PDP di tingkat Kecamatan, itupun Puskesmas Cilacap Selatan 2 sebenarnya sudah bisa melakukan PDP bahkan sebelum diberlakukannya perda. Bahkan kantor KPA Kabupaten Cilacap selalu terlihat kosong dan kurang terawat, bisa dilihat bahwa pembentukan dari KPA Kabupaten Cilacap ini seperti hanya untuk formalitas saja. Dinas Kesehatan sendiri juga kurang transparan dalam penjabaran alokasi dana anggaran untuk perda penanggulangan HIV dan AIDS ini dan sering mengalami kekosongan stok obat untuk ODHA dengan dosis yang dianjurkan Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sendiri kurang begitu efektif dalam penerapannya, seperti adanya miskomunikasi dan tidak memperjuangkan anggaran dana. Besaran nilai anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan rata-rata tiap tahun yang hanya mencapai angka 60-70 jutaan rupiah, masih dinilai kecil untuk memenuhi keperluan dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.

Actions (login required)

View Item