MUTIARA, Deandra Tabitha (2020) Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Klaten setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (cover) COVER-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Download (109kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Download (135kB)
	PDF (BabI) BAB I-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	PDF (BabII) BAB II-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	PDF (BabV) BAB V-Deandra Tabitha M-E1A016229-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Deandra Tabitha M-E1A06229-2020.pdf.pdf Download (238kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan kewenangan pemberian izin usaha, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan, pengawasan dan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Terutama pengawasan yang semula berada ditangan pemerintah daerah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten dan mengetahui hambatan yang dialami dalam pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan analisis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, metode penyajian data dengan penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten mengalami perubahan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang semula pengawasan berada ditangan pemerintah kabupaten/kota kini berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten Klaten tetap dapat melakukan pengawasan, kemudian jika terdapat suatu pelanggaran maka Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat dapat menyampaikan laporan – laporan mengenai pelanggaran pertambangan pasir melalui Pemerintah Kabupaten Klaten untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk ditindak lebih lanjut. Kedua faktor penghambat pengawasan pertambangan pasir di kabupaten Klaten dibagi menjadi dua yaitu faktor internal atau dari pemerintah dan faktor eksternal atau dari luar pemerintah.

Actions (login required)

View Item