Kebijakan Pembatasan Operasionalisasi Kendaraan Angkutan Jalan di Kota Tangerang Selatan (Studi terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan )

UTAMI, Citra Yulianita (2018) Kebijakan Pembatasan Operasionalisasi Kendaraan Angkutan Jalan di Kota Tangerang Selatan (Studi terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan ). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (88kB)
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (128kB)
[img] PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (111kB)
[img] PDF (BabI)
BabI_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (326kB)
[img] PDF (BabII)
BabII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (474kB)
[img] PDF (BabIII)
BabIII_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (121kB)
[img] PDF (BabIV)
BabIV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (308kB)
[img] PDF (BabV)
BabV_1.pdf

Download (103kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DaftarPustaka_1.pdf

Download (110kB)

Abstract

Kebijakan pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan Pasal 1 ayat (1)Kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengaturan adalah kategori mobil barang dengan Muatan Sumbu Terberat (MST ) lebih dari 8 Ton, daya angkut maksimal 5.500 kg, lebar maksimal 2100 milimeter dan Jenis Tronton, Kendaraan atau Kereta Tempelan serta Kendaraan atau Kereta Gandengan. Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan yaitu bagaimanakah kebijakan pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di kota Tangerang Selatan dan implikasi hukum apakah yang timbul terhadap pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di kota Tangerang Selatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas angkutan jalan serta untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Mengenai implikasi hukum yang timbul terhadap pembatasan operasionalisasi kendaraan angkutan jalan di Kota Tangerang Selatan akan dikenakan tilang bagi pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E18147
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, Implikasi Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas
Subjects: H > H133 Highway transportation
L > L294 Local government
L > L76 Law and legislation
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 20 Nov 2020 07:26
Last Modified: 20 Nov 2020 07:26
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/6378

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year