FIKRI, Rizalul (2018) Standar dan Kriteria Penetapan Kompetensi Manajerial serta Implikasinya dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Bekasi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (206kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (189kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (191kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (200kB)

Abstract

Bagian dari reformasi birokrasi salah satunya adalah untuk mewujudkan penerapan sistem merit, yang didalamnya terdapat pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui seleksi terbuka. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar dan kriteria kompetensi manajerial pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan implikasi hukum yang timbul dengan diterapkannya standar dan kriteria kompetensi manajerial dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di pemerintah kota bekasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi data primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa standar dan kriteria kompetensi manajerial masih mempergunakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 07 Tahun 2013 yang didalamnya terdapat 5 (lima) standar kompetensi manajerial dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kriteria kompetensi manajerial. Implikasi hukum standar dan kriteria kompetensi manajerial dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah kota Bekasi didasarkan kepada kewenangan, prosedur, dan substansi. Berdasarkan pelaksanaan seleksi terbuka pada tahun 2017 terdapat adanya ketidaksesuaian mengenai prosedur pengisian jabatan pimpinan tinggi yaitu tidak dilaksanakannya tes tertulis kompetensi (assessment) oleh panitia seleksi, bahwa pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi tersebut dapat dibatalkan.

Actions (login required)

View Item