MAHATHIR, Azmi (2018) Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Penyelenggaraan Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (51kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (56kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (84kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (89kB)

Abstract

Tujuan dari dibangun dan dibentuknya Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan dengan jelas salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Jasa pendidikan yang diselenggarkan oleh PTN dapat ditinjau dari aspek hukum publik dan hukum perdata. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dikenakan biaya, pemerintah menarik dana dari masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Dengan kata lain instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki suatu perikatan dengan masyarakat yang telah membayar untuk mendapat layanan tersebut. Dalam kaitanya dengan pelayanan jasa pendidikan tinggi maka perikatan tersebut terjad antara PTN dengan mahasiswa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi hukum perikatan antara PTN dengain mahasiswa dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di PTN. Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang timbul dari perikatan antara PTN dengan mahasiswa tersebut. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research ), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach ), Pendekatan analisis (Analitical Approach ), dan pendekatan konseptual (conceptual approach ). Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja. Untuk mengetahui perikatan dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri tersebut maka harus ditemukan unsur-unsur perikatan, sumber perikatan, isi perikatan. Selanjutnya, dapat diketahui akibat hukum dari perikatan jasa pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur beberapa bentuk PTN, misalnya PTN Negeri Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja.

Actions (login required)

View Item