NUGRAHA, Fauzi (2020) Politik Hukum Kebijakan Pemerintah terhadap Pasar Kerja Fleksibel dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.docx.pdf - Cover Image Download (208kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	PDF (BabI) BAB-I-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF (BabV) BAB-V-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-FAUZI NUGRAHA-E1A014142-SKRIPSI-2020.docx.pdf Download (680kB)

Abstract

Politik hukum pemerintah dalam pengaturan Ketenagakerjaan pasca terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998 sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan International Monetery Fund (IMF) dalam kesepakatan Letter of Intens yang dibuat pada tahun 1997 hingga berakhir pada tahun 2003. Salah satu kesepakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks Ketenagakerjaan adalah mengenai penerapan Pasar Kerja Fleksibel. Pasar Kerja Fleksibel merupakan salah satu usulan terkait solusi atas Labour Market Rigidity atau pasar kerja yang diartikan tidak fleksibel. Pasar Kerja Fleksibel tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun aturan turunan yang bersifat teknis mengenai hubungan kerja. Pengaturan Pasar Kerja Fleksibel tergantung bagaimana penerapan mengenai sistem kerja yang diatur dalam aturan teknis maupun pasal yang akan mengaturnya. Adapun pengaturan mengenai Pasar Kerja Fleksibel dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam merupakan suatu arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 BAB 23 tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan di bawahnya, penelitian ini juga akan menganalisis mengenai politik hukum penerapan pasar kerja fleksibel dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan dibawahnya. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan spesifikasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel di Indonesia tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di bawahnya Peraturan di bawahnya, adapun mengenai pasar kerja fleksibel diatur sebagai arah pembuatan kebijakan pemerintah dalam perbaikan iklim ketenagakerjaan. Penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan di bawahnya merupakan hasil dari Politik hukum pemerintah dalam perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan berbasis pembangunan nasional yang di arahkan oleh kebutuhan pasar dan Industri 4.0.

Actions (login required)

View Item