AZZAHRA, Farisa Nadhilah (2018) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (113kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (89kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (101kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (14kB)

Abstract

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sebagai lembaga legislasi yang merancang peraturan desa bersama kepala desa, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawas dalam pelaksanaan kebijakan desa. Skripsi ini membahas tentang peran BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa di Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD. Metode pendekatan yang digunakan dalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa BPD merupakan lembaga yang ada di desa, memiliki peran secara aktif menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan program pembangunan atau pemerintahan di desa. Kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Actions (login required)

View Item