MUTIA, Aknes (2018) Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja melalui Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (9kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (89kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (12kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (86kB)

Abstract

Kesejahteraan tenaga kerja bukan hanya merupakan kewajiban pemberi kerja atau pengusaha, tapi juga menjadi tanggung jawab bagi negara. Diwujudkan dengan pembentukan JAMSOSTEK yang kemudian bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diantaranya menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk mengetahui bentuk kebijakan JHT dan JP serta bentuk perlindungan yang didapatkan oleh tenaga kerja dalam JHT dan JP yang diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Bentuk kebijakan JHT dan JP dalam BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan yang ada dalam JAMSOSTEK, yang kemudian diketahui mana yang lebih memberikan perlindungan dan keuntungan bagi tenaga kerja. Bentuk kebijakan JHT dan JP kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk perlindungan apa saja yang didapatkan oleh tenaga kerja dalam JHT dan JP ini. JHT menjadi salah satu program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang lebih memberikan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya dalam hal ekonomi dan JP menjadi salah satu program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang memberikan perlindungan ekonomi bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Dalam program JHT dan JP terdapat perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dalam seluruh aspek, yakni aspek penyelenggaraan, kepesertaan, manfaat dan iuran. Evaluasi 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan pembentukan unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan yang dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item