AENI, Rumia Nurul (2018) Analisis tentang Penerapan International Criminal Court terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional dari Negara bukan Peserta Statuta Roma 1998. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (23kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (90kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (172kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (97kB)

Abstract

Hukum pidana internasional mengenal istilah Negara Peserta Statuta Roma 1998 (negara pihak) dan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 (negara bukan pihak). Negara pihak merupakan negara yang tunduk dan terikat dengan Statuta Roma 1998, apabila kejahatan internasional (kejahatan paling serius) terjadi di negara pihak, maka International Criminal Court dapat ikut mengadili pelaku jika negara itu tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili. Berbeda dengan negara bukan pihak, negara ini tidak terikat dan tidak tunduk pada Statuta Roma 1998 sehingga hal itu menyulitkan International Criminal Court untuk ikut mengadili pelaku kejahatan internasional dari Negara Bukan Perserta Statuta Roma 1998 atau negara bukan pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran International Criminal Court dalam menanggapi kejahatan internasional khususnya terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma 1998 dan tindakan negara-negara korban kejahatan internasional atas perbuatan pelaku dari Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa International Criminal Court tidak memiliki peran apabila kejahatan internasional terjadi di teritorial negara bukan pihak, tetapi memiliki peran apabila kejahatan tersebut terjadi di teritorial negara pihak. Apabila negara bukan pihak yang menjadi korban kejahatan internasional, maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan oleh International Criminal Court, sebaliknya apabila negara pihak yang menjadi korban kejahatan internasional, maka International Criminal Court dapat ikut menyelesaikan kasus tersebut jika negara tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili pelaku.

Actions (login required)

View Item