NUR, Dini Safira (2018) Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam Memberikan Perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (199kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (210kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (184kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (306kB)

Abstract

Dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, Pemerintah bertanggungjawab atas pekerjaan dan penghidupan yang bagi warganya. Oleh karena itu, Pemerintah melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang dikenal dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai upaya menyejahterakan rakyat. Pemerintah menetapkan BNP2TKI sebagai lembaga pelaksana penempatan dan perlindungan PMI. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk mengkaji peran BNP2TKI dalam memberikan perlindungan bagi calon PMI dan PMI di luar negeri serta menganalisis upaya yang dilakukan BNP2TKI dalam memberikan perlindungan bagi CPMI dan PMI yang bermasalah secara hukum di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsepsional dalam bentuk teks naratif. BNP2TKI sebagai lembaga pelaksana penempatan dan perlindungan PMI menjalankan perannya mulai sebelum, selama, dan setelah bekerja yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon PMI; memonitor keberadaan PMI selama bekerja di luar negeri; memfasilitasi pemenuhan hak PMI sebagai pekerja sesuai dengan perjanjian kerja; memfasilitasi pengurusan PMI yang bermasalah; memfasilitasi pengurusan klaim asuransi PMI yang mengalami tindak kekerasan, kecelakaan atau meninggal dunia; dan memfasilitasi kepulangan PMI ke Indonesia. Selain itu, BNP2TKI melakukan upaya penyelesaian permasalahan PMI yang diperoleh melalui pengaduan atau bukan berdasarkan pengaduan yaitu: pembukaan Call Center 24 jam; membentuk Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi; dan memberikan pendampingan serta bantuan hukum kepada PMI bermasalah dengan penyelesaian melalui litigasi.

Actions (login required)

View Item