ARITONANG, Rizki Bahari (2018) Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Sentralisasi Kurikulum pada Pendidikan Tinggi. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (40kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (39kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (10kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (188kB)

Abstract

Adanya kurikulum merupakan sebuah keharusan dalam sistem pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Namun terdapat pola sentralisasi dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang KKNI). Padahal, perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibidang akademik sehingga perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik sendiri tanpa keterlibatan pemerintah dalam pembentukannya. Oleh karena itu adanya persoalan dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi di Indonesia. Persoalan ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian hukum (Legal Research) dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian menunjukan bahwa tidak terpenuhinya hak atas pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi karena membatasi kebebasan akademika sivitas akademika karena Pasal 10 ayat (3) Permendibud Tentang KKNI memperluas kewenangan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen-Belmawa) dalam membentuk kurikulum sehingga kewenangan perguruan tinggi hanya mengikuti pedoman kurikulum dari DirjenBelmawa dan tidak adanya otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibidang akademik.

Actions (login required)

View Item