AMRULLAH, Dany Hilmi (2020) Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Download (21kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Download (47kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	PDF (BabII) BAB II-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	PDF (BabV) BAB V-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dany Hilmi Amrullah-E1A116050-Skripsi-2020.pdf Download (181kB)

Abstract

Femomena Globalisasi telah berdampak pada peningkatan lalu lintas Orang Asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Fenomena tersebut tentu membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Maka, atas amanat dari UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan oleh UU Keimigrasian mengatur segala lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya yang kemudian disebut sebagai Keimigrasian. Penyelenggaraan Fungsi Keimigrasian tersebut diamanatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbagi menjadi pengawasan dan penindakan. Penelitian ini diarahkan untuk menjabarkan peran, hambatan normatif serta upaya optimalisasi Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan legal positivisme yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis dengan cara studi kepustakaan dan kemudian disajikan berupa teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasarkan kepada kebijakan selektif dan mengacu pada Konsep Trifungsi Keimigrasian yang melibatkan berbagai instansi multisektoral. Kemudian, kami menemukan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang berasal dari instrumen perundang-undangan yang belakangan dikeluarkan oleh pemerintah berakibat kepada eksistensi kebijakan selektif. Untuk itu, kami merekomendasikan optimalisasi dengan berpijak pada kebijakan selektif dan perkembangan teknologi dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian Orang Asing adalah sangat penting dalam kehidupan bernegara. Maka, kami menyaranankan perlunya perhatian pemerintah dan para akademisi agar dalam pelaksanaannya optimal sesuai dengan kebijakan selektif dan konsep trifungsi keimigrasian.

Actions (login required)

View Item